Makna Dan Model Komunikasi Pembangunan

Kosakata pembangunan di Indonesia dewasa ini kurang populer karena proses pembangunan pada era pemerintahan massa lalu lebih dekat dengan pembangunan fisik berupa gedung, jalan, jembatan. Selain itu pembangunan juga sering diasosiasikan dengan kosa kata penggusuran karena untuk mewujudkan proyek pembangunan fisik tersebut banyak yang diawali dengan proses penggusuran lahan, rumah tinggal atau bangunan yang ada. Walaupun secara konseptual sebenarnya pembangunan memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar pembangunan fisik.

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan sosial yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesesejahteraan, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan (Rogers, 1985), pembangunan tidak sekedar pembangunan fisik tetapi juga mencakup perubahan sosial dan lingkungan (Budiman, 1995). Degradasi konsep pembangunan tersebut, diawali dengan praktek-praktek penyalahgunaan praktek proses pembangunan dimana masyarakat diminta partisipasi untuk memberikan dukungannya dalam bentuk kerelaan menyerahkan asetnya dengan ganti rugi, namun masyarakat tidak memperoleh keuntungan dari berbagai proyek tersebut dan malah tidak mengangkat kehidupan sosialnya dari proyek tersebut.

Kosakata yang kini sering banyak digunakan ialah reformasi dan perubahan, sebagai sebuah konsep yang sebenarnya memiliki pengertian yang sama dengan konsep pembangunan. Namun kosakata perubahan memberikan makna lebih konkret dan lebih retorik pada situasi masyarakat yang sudah terlalu lama memimpikan adanya perubahan dari kondisi yang dialami sekarang dengan kondisi lebih memberikan perbaikan menuju ke arah yang lebih menyejahterakan.

Konsep perubahan pun jika digunakan sebatas retorika dan apabila tidak menunjukan adanya realitas perubahan yang konkrit maka kelak juga akan kehilangan maknanya. Dalam tulisan ini kosa kata pembangunan merupakan sebuah konsep perubahan bukan dalam konsep imaji negatif yang disebabkan kesalahan praktek proses pembangunan.

Sejatinya Indonesia dewasa ini masih sedang dalam proses pembangunan dan nomenklatur tesebut juga masih digunakan dalam dokumen formal perencanaan nasional. Kalau dalam era Orde Baru dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita yang ditetapkan melalui Sidang Umum MPR, dan pelaksanaannya disebut Pembangunan

Lima Tahun atau Pelita. Di era reformasi dikenal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ditetapkan oleh UU, sehingga sama-sama memiliki kekuatan hukum namun tidak sekuat dulu sebagai Ketetapan MPR.Pandangan terhadap pembangunan telah mengalami perubahan sesuai perubahan di bidang sosial dan politik dan perkembangan teknologi di negara yang terkait. Kondisi ini akan memengaruhi model pembangunan yang digunakan dalam arti bagaimana pengelolaan pembangunan dan kearah mana pembangunan akan dicapai.

Bagaimama gagasan pembangunan diterapkan akan melibatkan elemen komunikasi yaitu cara mengkomunikasikan gagasan pembangunan yang ditemukan. Dalam kontek inilah kemudian berimplikasi terhadap model dan strategi komunikasi pembangunan yang digunakan. Tulisan ini mengkaji bagaimana esensi model pembangunan yang berkembang dan implikasinya terhadap model komunikasi dan prakteknya di Indonesia.

Bagaimana implikasi makna pembangunan berdasarkan implementasi model model pembangunan. Pembahasan diawali dengan penjelasan model pembangunan, implikasi pada model komunikasi pembangunan dari berbagai perspektif.

Penjelasan dibatasi pada lingkup esensial, dan berdasarkan kerangka konseptual pada model model tersebut, dikemukakan beberapa kasus yang kemudian dibuat refleksinya terhadap model dan makna pembangunan dan terakhir dikemukakan model komunikasi pembangunan yang sebaiknya yang perlu didiskusikan lebih lanjut.

Model Pembangunan

Merujuk pada pandangan filosofis proses modernisasi, pembangunan diartikan sebagai proses rasionalisasi pola fikir masyarakat yang terikat pada nilai-nilai yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang, seperti menggunakan cara-cara tradisional dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat. Dalam konsep modernisme, pembangunan masyarakat diarahkan pada pengembangan rasionalisme barat sehingga modernisme dianggap sebagai westernisme, dengan demikian demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi barat yang bertumpu pada individualisme dan mengembangkan kapitalisme. Fenomena pembangunan di Indonesia cenderung pada pola-pola pembangunan yang lebih mengedepankan kepentingan individu atau kelompok dengan mengembangkan kapital individu dan kelompok.

Kritik terhadap modernisme dikemukakan oleh Habermas bahwa modernisasi merupakan proses rasionalisasi bertujuan dari suatu sub-sistem tindakan dan menutup berbagai tujuan yang berkiblat pada pengembangan rasionalisme selektif dengan mengembankan rasionalisme komunikatif melalui tindakan komunikatif dalam ruang publik atau public sphere (lihat Hardiman, 2009). Artinya model pembangunan barat berakar pada filsafat rasionalitas yang dieksport ke negara berkembang.

Nilai-nilai yang dianggap sebagai penyebab terjadinya keterbelakangan antara lain dikemukakan oleh Mc CLelland (dalam Budiman,1995) adalah rendahnya need for achieviement, maka untuk melakukan proses pembangunan harus dilakukan upaya dengan menyebarkan virus need for achieviement tersebut, sehingga dengan tumbuhnya hasrat berprestasi tersebut akan menjadi sumber motivasi untuk menggerakkan pembangunan. Kritik pada model pembangunan modern tersebut digerakkan oleh pemikir Marxian (Budiman, 1995, di Amerika Latin, yang memandang bahwa keterbelakangan disebabkan bukan karena faktor internal negara yang bersangkutan, tetapi oleh faktor-faktor luar.

Dalam perspektif ini, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya keterbelakangan adalah kekuatan proses kolonialisasi, penjajahan dan sebenarnya memiliki kemampuan namun peluang yang diberikan terhadap mereka serta stimulan masih terbatas. Model pembangunan ini disebut dengan model pembangunan dunia ketiga, yang memperjuangkan agar eskpoitasi negara-negara maju dihentikan, dan proses pembangunan lebih banyak memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan dirinya.

Tahun 1976, Rogers (1976, 50-51) meninjau model pembangunan moderenisasi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, teknologi padat modal, perencanaan terpusat dan menganggap bahwa penyebab keterbelakangan berasal dari faktor intern negara berkembang dianggap sebagai paradigma dominan dan telah berakhir dan kemudian berkembang paradigma alternatif. Paradigma alternatif tidak lagi mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi tetapi pada keseimbangan atau kesetaraan distribusi, kualitas hidup, proses pembangunan menekankan pada integrasi cara tradisional dan modern serta menekankan pada teknologi yang padat karya.

Pada paradigma alternatif ini, perencanaan lebih mengadalkan pada pengembangan diri melalui proses desentralisasi dan partisipasi masyarakat, sebagai penyebab suatu negara menjadi tidak berkembang tidak semata-mata disebabkan oleh faktor dari internal tetapi juga fakor ekternal. Dengan pandangan ini, maka proses pembangunan dimulai dari sistem internal masyarakatnya, dengan cara proses pemberdayaan potensi-potensi yang ada dan ide pembangunan harus bersumber dari kebutuhan nyata masyarakatnya. Perdebatan ke dua model itu terjadi pada tahun-tahun 1990-an, dan dewasa ini masih berlansung, penganut model pembangunan moderenisasi selalu beragumentansi untuk menunjukkan kemajuan pembangunan yang dicapai dengan ukuran-ukuran makro statistik seperti angka pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan dunia ketiga lebih melihat dari faktor mikro seperti kemampuan masyarkat memperoleh kehidupan layak, kondisi kesehatan, dan pendidikan.

Model pembangunan lain yang banyak mendapat perhatian ialah pembangunan yang berlandaskan pada kesinambungan lingkungan hidup agar dalam menggunakan sumberdaya pembangunan tidak memberikan dampak negatif. Konsep ini berusaha menjawab adanya ancaman terhadap kehidupan manusia dari dinamika teknologi dan ekonomi dan peningkatan populasi penduduk serta perubahan lingkungan dan sosial (Bossel, 1999). Pembangunan berkelanjutan ialah pola penggunaan sumber daya yang memenuhi kebutuhan manusia yang tidak saja untuk masa sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Konsep tersebut digunakan guna menggambarkan kehidupan ekonomi yang berkesinambungan dengan sistem yang medukung kondisi ekologi negara yang bersangkutan.

Masalah pembangunan tidak saja menjadi perhatian masing-masing negara-negara yang sedang membangun semata, Badan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat permasalahan mengatasi kemiskinan merupakan permasalahan global. PBB pada tahun 2010 kemudian mendeklarasikan tujuan pembangunan di era millenium yang disebut Millinnium

Development Goal atau MDGs. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kesetaraan martabat, kebebasan, standar hidup yang mendasar yang meliputi kebebasan dari kelaparan dan kekerasan, dan kemudian berusaha mendorong terciptanya solidaritas dan toleransi antar negara di dunia pada tahun 2000. Kesepakatan diadopsi oleh 189 pimpinan Negara dan ditandatanangi oleh 147 negara, yaitu target-target yang harus dicapai pada tahun 2015 untuk mengentaskan kemiskinan.

Target-target tersebut dijabarkan dalam indikator-indikator yang terukur sebagai ukuran pancapaian upaya pengentasan kemiskinan di suatu Negara, yang meliputi 8 sasasan yaitu mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuhjumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih (Report of The Secretary-General, 2001, United

Nation, 2003). Progran pembangunan masyarakat global, juga dirumuskan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin negara-negara di dunia guna membangun masyarakat Informasi tahun 2003 melahirkan deklarasi untuk membanguan masyarakat informasi yang terpusat pada manusia, inklusif dan berorientasi pada pembangunan (Moejiono, 2006).

Dengan terbangunnya masyarakat informasi, maka masyarakat dapat menciptakan, mengakses, menggunakan berbagai infomasi dan pengetahuan untuk mendapatkan dan mendayagunakan kemampuan mereka sepenuhnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunanyang targetnya disepakati dalam millenium goal. Sebenarnya era informasi telah terjadi lama yaitu pada periode 30-tahun setelah meluasnya penggunaan komputer dan ekonomi pengetahuan. KTT masyarakat informasi pertama dihadiri oleh 175 negara dimana mereka mengadopsi Deklarasi mewujudukan masyarakat informasi. Deklarasi merumuskan Road Map (peta jalan) untuk mencapai masyarakat informasi. Salah satu Rencana Aksinya ialah menetapkan tujuan membawa 50 persen dari penduduk terhubung secara online dunia pada tahun 2015.

Model Komunikasi Pembangunan

Implikasi dari proses pembangunan sebagai moderenisasi yang berusaha mengubah suatu negara atau suatu organisasi dengan sistem yang berasal dari luar maka model komunikasi yang digunakan adalah penyebaran ide baru atau diffution of innovation media, yang selanjutnya ditulis difusi inovasi), yaitu proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Komunikasi dalam model ini merupakan sebuah proses dimana partisipan menciptakan dan menyebarkan informasi diantara satu anggota dengan anggota lainnya dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman (Rogers, 1983; Jahi, 1987). Melalui model ini proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi ialah melalui tahapan mulai dari tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi.

Tahun 1987 atau setelah 10 tahun Rogers melakukan tinjauan dan mengkritik model pembangunan yang bertumpu pada konsep moderenisasi, Jayaweera menulis artikel dan memikirkan kembali atau rethinking terhadap model komunikasi Pembangunan. Jayaweera melihat perkembangan teknologi komunikasi dan memiliki potensi sebagai pendukung percepatan pembangunan. Jayaweera kemudian membedakan konsep komunikasi pembangunan (Development Communications-DC) dengan Komunikasi Penunjang pembangunan (Development

Support Communication-DSC). Dalam model DC pendekatan yang dilakukan merupakan model makro, merupakan proyek nasional yang diterapkan ke seluruh anggota masyarakat, sedangkan DSC pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan mikro yang berusaha menyelesaikan permasalahan masyarakat pada tingkatan komunitas sesuai dengan aspirasi komunitasnya. Secara rici dapat dilihat dari tabel 1.

Model pembangunan yang bertumpu pada proses dari bawah (bottom up) yang memunculkan model komunikasi partisipatif, dalam konteks ini komunikasi dikembangkan untuk mengajak elemen masyarkat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan ini Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) memperoleh porsi utama untuk memberdayakan masyarakat.

Isu pembangunan telah bergeser menjadi isu perubahan.Pendekatan komunikasi dalam rangka menciptakanperubahan yang bertumpu teori-teori persusasi yang berbasis pada teori-teori

komunikasi dan psikologi, berkolaborasi denganteori-teori ekonomi mikro sehingga memunculkan konsep pemasaran social (social marketing),yaitu upaya melakukan perubahan socialdengan pendekatan marketing. Pendekatan komunikasi pembangunan lebih sektoral untuk mengatasi permasalahan masyarakat di sektornya.

Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan masyarakat, dan kampanye perubahan sosial merupakan upaya yang terorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok sosial yang diarahkan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kampanye perubahan sosial merupakan upaya yang terorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok agen perubahan yang diarahkan untuk mempengaruhi kelompok lainnya dengan tujuan untuk mengubah, atau untuk mengabaikan beberapa gagasan, sikap, paraktek dan perilaku (Kotler, 1989:6).